Iqbal Dwi Purnama
Karena itu, INSA bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memulai penyelarasan antara proyeksi kebutuhan kapal oleh KKKS dengan kesiapan armada nasional. Langkah tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan peta jalan penguatan industri pelayaran lepas pantai agar mampu memenuhi kebutuhan operasi migas dalam beberapa tahun ke depan.
Selain mendorong kepastian kebutuhan kapal, Carmelita juga menegaskan pentingnya menjaga implementasi asas cabotage sebagai fondasi kedaulatan maritim nasional. Meski demikian, penerapannya perlu tetap diselaraskan dengan karakteristik operasi hulu migas agar kegiatan produksi tidak terganggu.
Menurutnya, kolaborasi antara SKK Migas, KKKS, pelaku usaha pelayaran nasional, lembaga pembiayaan, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk membangun industri kapal offshore yang lebih kompetitif.
INSA mencatat saat ini terdapat sekitar 119 perusahaan anggotanya yang bergerak di sektor kapal lepas pantai dan kapal khusus. Organisasi tersebut berharap perusahaan nasional, termasuk pelaku usaha skala menengah, memperoleh ruang yang lebih besar untuk mendukung operasi SKK Migas dan KKKS sehingga kapasitas armada nasional dapat terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas hulu migas.
(Dhera Arizona)
