Dhera Arizona Pratiwi
Defiyan menilai besarnya alokasi subsidi energi berbasis fosil tersebut perlu dievaluasi, terutama di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.
Menurutnya, pemerintah dapat menggeser sebagian subsidi BBM dan impor LPG ke program elektrifikasi, termasuk kompor listrik dan kendaraan listrik.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk mempercepat transisi energi baru dan terbarukan melalui program elektrifikasi nasional, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas 100 GW. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil serta mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Defiyan mengatakan, kebijakan elektrifikasi tersebut perlu didukung dengan perubahan pola subsidi energi agar tidak hanya menjadi respons sementara terhadap konflik geopolitik.
Sehingga, dia menyarankan pemerintah memperluas insentif elektrifikasi bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, agar proses transisi energi berjalan lebih cepat.
“Selain itu, pemerintah perlu melakukan proyek percontohan di beberapa wilayah untuk mempercepat migrasi penggunaan energi dari BBM dan LPG menuju listrik. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik,” ujar dia.
(Dhera Arizona)
