Atikah Umiyani
IDXChannel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 relatif masih aman di tengah meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Terjaganya APBN 2024 karena Rupiah sempat menguat beberapa waktu lalu, tingkat suku bunga yang mulai turun, dan Harga komoditas lebih rendah dibanding pertengahan tahun lalu.
"Sampai akhir tahun ini, pelaksanaan APBN 2024 kita relatif sudah aman," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu ketika ditemui di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (4/10).
Diakui Febrio, yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah mampu mengantisipasi dan memitigasi APBN 2025 yang kemungkinan akan menghadapi situasi yang sama dengan saat ini.
Oleh sebab itu, Febrio mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan kedepan pemerintah harus memitigasi dampak dari ketegangan tersebut.
"Dampaknya memang selalu kita antisipasi, makanya APBN kita itu, kita selalu sebut shock absorber. Kita punya mekanisme untuk bagaimana kalau terjadi shock, khususnya yang berdampak bagi masyarakat bisa kita redam dan mekanisme eksisting yang ada di APBN itu bisa kita gunakan," kata Febrio.
Sekedar informasi, Kemenkeu mencatat defisit APBN pada akhir Agustus 2024 sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"APBN 2024 defisit ini masih dalam track sesuai dengan RUU APBN 2024. Defisit juga sejalan dengan pendapatan dan belanja negara," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9).
"Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, kita lihat defisit APBN adalah Rp153,7 triliun atau 0,68 persen dari PDB,” ujarnya.
Selain itu, keseimbangan primer per Agustus 2024 masih dalam posisi surplus sebesar Rp161,8 triliun.
Belanja negara tercatat sebesar Rp1.930,7 triliun atau 58,1 persen dari pagu. Belanja ini tumbuh 15,3 persen (yoy) dari periode yang sama tahun lalu.
Sementara pendapatan negara dari pajak, bea cukai, PNBP serta hibah sebesar Rp1.777,0 triliun atau 2,5 persen (yoy) atau sudah 63,4 persen dari target 2024.
(Fiki Ariyanti)
