Taufan Sukma Abdi Putra
IDXChannel - Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menekankan pentingnya peran kebijakan publik perbankan dalam upaya percepatan pembiayaan transisi (transition financing), guna mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Penekanan tersebut menjadi salah satu poin materi yang disampaikan oleh Presiden Direktur IIF, Rizki Pribadi Hasan, saat tampil sebagai salah satu panelis dalam ajang Climate Capital, Risk and Impact Conference 2025, di Mumbai, pada awal September 2025 lalu.
Dalam gelaran yang digagas oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) tersebut, Rizki tampil dalam sesi bertajuk How can public policy banks accelerate finance for transition?, bersama perwakilan dari BNDES (Brasil), NABARD (India), AFD (Prancis), dan PT SMI (Indonesia).
Diskusi panel yang dipandu oleh BS Venkatesha, Deputy Managing Director NaBFID, menekankan peran penting lembaga pembiayaan pembangunan (development finance institutions/DFI) dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan yang sangat besar agar negara berkembang mampu mencapai target transisi menuju net zero.
"Peran IIF sebagai satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang secara khusus berfokus pada pembiayaan infrastruktur sektor swasta. Hingga saat ini, sekitar 22 persen dari total portofolio IIF dialokasikan untuk proyek energi terbarukan, mencakup pembangkit listrik tenaga hidro, surya, biomassa, hingga panas bumi," ujar Rizki, dalam paparannya.
Rizki menjelaskan, IIF juga menjadi pelopor sejumlah instrumen pembiayaan hijau di Indonesia, antara lain dengan menjadi lembaga non-bank pertama yang menerbitkan Global Sustainable Bond pada 2021, dan juga mencatat sejarah dengan menerbitkan green perpetual notes pertama yang tercatat di bursa pada 2024 lalu.
Tak hanya itu, Rizki juga menyoroti peran IIF dalam melengkapi fungsi perbankan dan pasar modal melalui produk yang meningkatkan bankability proyek.
"Alat pembiayaan ini krusial untuk memastikan proyek infrastruktur di Indonesia tidak hanya mencapai financial close, namun juga berkontribusi nyata dalam agenda transisi iklim nasional," ujar Rizki.
Bersama panelis lainnya, Rizki menekankan pentingnya kolaborasi antara DFI, perbankan, dan pasar modal.
Melalui pemanfaatan blended finance, penerapan standar ESG, serta pengembangan instrumen frontier seperti penjaminan dan pembiayaan berbasis mata uang lokal, bank kebijakan publik diyakini dapat memainkan peran strategis dalam memobilisasi triliunan dolar yang dibutuhkan negara berkembang untuk mencapai target net zero.
Bagi Rizki, partisipasi IIF dalam forum internasional ini semakin menegaskan komitmen Perseroan untuk menjadi katalis utama dalam mendorong transisi hijau di Indonesia.
"Dengan mengedepankan inovasi pembiayaan dan memperkuat kolaborasi global, IIF tidak hanya menghadirkan solusi bagi kesenjangan pendanaan infrastruktur, tapi juga berkontribusi nyata dalam mempercepat tercapainya target pembangunan berkelanjutan dan net zero emissions," ujar Rizki.
(taufan sukma)
