Kurnia Nadya
ISEI Riau berharap masukan dari diskusi publik tanggal 6 Mei 2026 yang diselenggarakan oleh ISEI Riau menjadi pertimbangan utama bagi Kementerian Keuangan dalam merevisi kebijakan fiskal sektor perkebunan
“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” jelas Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo.
Rekomendasi ini akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan, Gubernur, Bupati/Walikota daerah penghasil sawit, Ketua DPR RI, Komisi XI DPR RI, Fraksi-Fraksi di DPR RI, DPD RI, serta jaringan ISEI di seluruh daerah penghasil sawit se-Indonesia.
Diskusi ini diikuti oleh Pemprov Riau, Direktur Dana Transfer Umum Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Abdullah, Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau Hery Yulianto, perwakilan GAPKI, DPP APKASINDO, pelaku industri sawit, petani sawit, serta akademisi dan pemerhati industri sawit.
(Nadya Kurnia)
