Felldy Utama
IDXChannel - Naiknya angka kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara dan kepala daerah membuat persepsi publik atas pidana rasuah ikut naik. Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, memandang hal itu merupakan penilaian yang sangat wajar.
"Wajar kalau ada persepsi seperti itu," kata Arsul saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (9/8/2021).
Ini tak lepas dari fakta publik yang dihadapkan sejumlah kasus besar yang menyeret menteri hingga kepala daerah. Sebab, kata dia, secara faktual publik dipertontonkan dengan adanya kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang menyeret menteri sosial sebelumnya.
Belum lagi, ada kasus suap izin ekspor benur yang juga menyeret menteri KKP sebelumnya. Keduanya, kata Arsul, terjadi ketika sudah masa pendemi.
"Belum waktu itu ada juga isu korupsi dalam soal pelaksanaan kebijakan kartu prakerja meski keburu bisa dicegah dengan kajian KPK," ujarnya.
