Michelle Natalia
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengkaji penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Kajian ini dilakukan setelah mendapat usulan dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, usulan penghapusan PNBP SIM ini pada dasarnya ditujukan untuk menghindari pungli.
Tak hanya itu, Firman juga mengusulkan agar pemesanan pelat nomor kendaraan menggunakan nama seseoranglah yang menjadi target PNBP.
"Kami nanti akan diskusikan dengan kepolisian, apakah PNBP untuk SIM ini sudah bisa kami turunkan atau kami eliminasi, sebelumnya kami sudah pertimbangkan," kata Isa di Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Dia menambahkan, Kemenkeu sebelumnya telah mempertimbangkan penghapusan atau pembebasan PNBP dari penerbitan SIM. Hanya saja, negara masih membutuhkan penerimaan dari penerbitan SIM untuk kepentingan pembangunan.
Terlebih lagi, Isa menilai bahwa penerbitan SIM merupakan layanan ekstra bagi orang-orang yang memiliki akses ke kendaraan bermotor.
"Masalahnya penerbitan SIM itu kan sebenarnya layanan ekstra bagi mereka yang memiliki akses kendaraan bermotor, jadi tidak dinikmati oleh semua orang. Jadi kalau ada biaya penerbitan SIM, itu masih wajar," kata dia.
Kendati demikian, usulan pembebasan PNBP SIM ini akan tetap menjadi tantangan bagi pihaknya untuk terus ditinjau.
"Apakah ini tergolong kebutuhan dasar atau sebagai layanan ekstra bagi masyarakat," tutupnya.
