“Saya telah memutuskan bahwa keluhan tentang Ralph Lauren itu memerlukan penyelidikan,” kata anggota ombudsman, Sheri Meyerhoffer, dalam pernyataan tertulis. Induk perusahaan merek tersebut di Amerika Serikat, tulisnya, telah mempermasalahkan yurisdiksi Kanada atas masalah itu.
Pasalnya, anak perusahaannya “tidak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan” dan semua kegiatan operasionalnya diawasi oleh kantor pusat perusahaan di AS.
Proyek Advokasi Hak Uyghur yang berbasis di Ottawa menyambut baik penyelidikan tersebut melalui sebuah pernyataan.
“Terdapat bukti yang meyakinkan bahwa Ralph Lauren terkait dengan sejumlah perusahaan China yang menggunakan tenaga kerja paksa Uyghur dalam rantai pasok mereka,” katanya.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan, lebih dari satu juta warga Uyghur dan sebagian besar minoritas muslim lain ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang, China barat, dengan serangkaian pelanggaran HAM, termasuk kerja paksa.