AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
-0.73%
-3.98
IHSG
6883.50
-0.44%
-30.64
LQ45
1009.51
-0.63%
-6.42
HSI
20171.27
0.29%
+59.17
N225
26855.30
0.67%
+177.50
NYSE
15080.98
0.3%
+45.11
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,038 / gram

Petani Sudah Geram, Pemerintah Didesak Perbaiki Tata kelola Perkebunan Sawit 

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Jum'at, 13 Mei 2022 15:27 WIB
Petani sawit mendesak agar pemerinta segera memperbaiki tata kelola perkebunan sawit.
Petani Sudah Geram, Pemerintah Didesak Perbaiki Tata kelola Perkebunan Sawit  (FOTO: MNC Media)
Petani Sudah Geram, Pemerintah Didesak Perbaiki Tata kelola Perkebunan Sawit  (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Petani sawit mendesak agar pemerinta segera memperbaiki tata kelola perkebunan sawit, pasalnya petani selalu dirugikan akibat perusahaan besar selalu membeli di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menemui banyak perusahaan membeli kelapa sawit petani tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Kami minta supaya pemerintah bisa memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar para petani tidak makin merugi," ujar Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto dalam keterangan resminya, Jumat (13/5/2022).

Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 mengatur pabrik kelapa sawit wajib membeli TBS kepada kelembagaan petani. Namun, kelembagaan pada petani swadaya di daerah belum solid karena tidak ada peran dari pemerintah pusat/daerah untuk membentuk koperasi. 

"Sementara organisasi petani seperti SPI (Serikat Petani Indonesia) dan SPKS sebagai wadah organisasi/kelembagaan petani yang sudah diakui berdasarkan peraturan perundang- udnangan, dilapangan justru belum diakomodir," ungkap Darto. 

Dia menyampaikan, salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yakni dengan mendukung pembiayaan bagi penguatan data serta pembentukan/revitalisasi kelembagaan petani sebagai upaya pelibatan petani swadaya selaku pelaksana rantai pasok CPO maupun Biodiesel.

Sementara itu, Darto menambahkan, kebijakan larangan ekspor CPO, harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki struktur pasar oligopoli di industri hulu perkebunan kelapa sawit dan struktur pasar monopoli di sektor hilir. 

Sebab, kata dia, struktur pasar yang seperti itu telah menyingkirkan petani sawit sebagai pelaku rantai pasok serta penyingkiran petani atas tanah karena penguasaan tanah yang timpang sebagai dampak perluasan lahan yang melebihi ketentuan yang berlaku. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD