Nanda Tandjung
IDXChannel - Silang-sengkarut problematika industri sawit nasional belum juga mencapai titik temu. Pemerintah sebelumnya telah melarang ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mengamankan pasokan di dalam negeri. Sayang, kebijakan tersebut justru berimbas pada sulitnya petani sawit menjual tandan buah segar (TBS) yang dihasilkannya.
Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Wahid, kebijakan larangan ekspor tersebut membuat sejumlah perusahaan yang tidak lagi membeli TBS hasil kebun rakyat. Hal ini lantaran dengan dilarang ekspor, volume produksi perusahaan tersebut jadi menurut, sehingga tidak perlu lagi pasokan TBS dari petani kebun rakyat.
"Mereka hanya mengelola dari hasil kebunnya sendiri saja sudah cukup karena tidak ekspor. Jadi mereka berhenti membeli (TBS dari petani rakyat)," ujar Abdul Wahid, Minggu (15/5/2022).
Hilangnya permintaan TBS dari sejumlah perusahaan itu disebut Wahid akhirnya berdampak pada harga jual TBS petani rakyat yang terus menurun pasca dilarangnya ekspor CPO oleh pemerintah. Kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan dan merugikan kalangan petani sawit di Indonesia.
"Banyak pengaduan seperti itu. Mereka sangat khawatir karena harga TBS terus turun. Ini jelas akibat pelarangan ekspor (CPO), sehingga harus segera dihentikan. Cabut larangan ekspor. Untuk pengamanan (pasokan) dalam negeri, pemerintah cukup memaksimalkan pengawasan mekanisme DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (domestic price obligation) saja," tegas Wahid. (TSA)
