Febrina Ratna Iskana
Adapun pertemuan tersebut juga menjadi titik awal pengembangan proyek melalui penguatan koordinasi yang melibatkan berbagai fungsi terkait di PGE. Seiring dengan itu, PGE membangun sinergi yang erat dengan para pemangku kepentingan eksternal, mulai dari pemerintah daerah, kontraktor, masyarakat sekitar, PLN, hingga instansi pemerintah terkait.
Kolaborasi lintas disiplin dan fungsi ini diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan proyek berjalan lancar dan selaras untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Inisiatif ini juga merupakan kelanjutan dari proyek PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 MW yang telah beroperasi sejak bulan Juni 2025 lalu. Capaian tersebut memperkuat langkah PGE dalam mendekati target kapasitas terpasang yang dikelola secara mandiri sebesar 1 gigawatt (GW) dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,8 GW pada 2033.
Seiring dengan arah pengembangan tersebut, PGE telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri sebagai fondasi pengembangan jangka panjang.
Selain berkontribusi terhadap pasokan listrik, industri panas bumi juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sepanjang 2010–2024, sektor ini mencatatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp21,43 triliun, sekaligus memberikan manfaat langsung bagi daerah penghasil melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp10,82 triliun pada periode 2019–2024.
