Suparjo Ramalan
Darmawan pun memastikan pihaknya akan memberi rincian anggaran dan peta jalan program kelistrikan di daerah 3T hingga 2024 kepada DPR. Termasuk desa-desa yang menjadi prioritas BUMN kelistrikan ini.
"Jadi kami akan memberikan jawaban tertulis agar nanti bisa dipahami seperti apa, bukan hanya pemetaannya saja, tetapi kuantifikasi dan nanti juga bisa dipelajari bagaimana program ini dikorelasikan dengan dapil (daerah pemilihan) dari masing-masing bapak ibu di Komisi VI," ucap dia.
PLN memang mengkonfirmasi ada 4.400 desa di daerah terdepan, terluar, tertinggal yang belum mendapatkan akses listrik.
Darmawan menilai Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 10 triliun tahun anggaran 2023, yang diajukan PLN, sangat membantu perseroan memasifkan pembangunan infrastruktur listrik di kawasan tersebut.
PMN Rp 10 triliun akan dialokasikan untuk pembangkitan EBT, khususnya infrastruktur PLTA, PLTS, PLTP, dan PLTM senilai Rp 1,74 triliun.
Sedangkan, fungsi transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil sebesar Rp 3,78 triliun. Lalu, fungsi distribusi dan listrik desa untuk menyambungkan pelanggan mencapai Rp 4,48 triliun.
(FRI)
