AALI
8375
ABBA
570
ABDA
0
ABMM
1470
ACES
1330
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2880
ADHI
885
ADMF
7650
ADMG
216
ADRO
1330
AGAR
370
AGII
1295
AGRO
2340
AGRO-R
0
AGRS
252
AHAP
65
AIMS
338
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
0
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
745
ALKA
240
ALMI
230
ALTO
304
Market Watch
Last updated : 2021/09/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
454.11
-1.07%
-4.91
IHSG
6097.91
-0.58%
-35.34
LQ45
853.27
-1.06%
-9.17
HSI
24345.22
-2.31%
-575.54
N225
30500.05
0.58%
+176.75
NYSE
16460.35
-0.7%
-116.45
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,230
Emas
801,690 / gram

Polemik Rencana Pajak Sembako, DPR Tegaskan Belum Terima RUU KUP

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Jum'at, 11 Juni 2021 22:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sampai saat ini lembaganya belum menerima draft Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
MNC Media

IDXChannel - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sampai saat ini lembaganya belum menerima draft Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Diketahui, dalam draft yang beredar di masyarakat di dalamnya memuat wacana perluasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako hingga pendidikan.

Dasco mengaku belum mengetahui kebenaran tentang draft yang menjadi polemik belakangan ini masyarakat. Sebab, kata dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, khususnya berkaitan dengan masyarakat luas wajib dikonsultasikan kepada DPR.

"(Tapi) sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan (DPR)," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, apabila di meja pimpinan DPR saja draf tersebut belum sampai, begitu pun dengan di komisi terkait. Oleh karena itu, ia menampik kabar RUU tersebut sudah masuk dalam pembahasan.

"Sehingga hal kemudian berkembang di masyarakat di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," ujar dia.

Seperti diketahui polemik ini bermula dari rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok dan juga barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD