AALI
8050
ABBA
222
ABDA
0
ABMM
805
ACES
1340
ACST
222
ACST-R
0
ADES
1825
ADHI
865
ADMF
8100
ADMG
154
ADRO
1290
AGAR
404
AGII
1190
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
300
AHAP
65
AIMS
374
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
585
AKRA
3130
AKSI
476
ALDO
735
ALKA
234
ALMI
242
ALTO
374
Market Watch
Last updated : 2021/06/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.88
0.99%
+4.52
IHSG
6087.84
1.53%
+91.59
LQ45
868.47
1.11%
+9.54
HSI
28309.76
-0.63%
-179.24
N225
28884.13
3.12%
+873.20
NYSE
16411.98
1.66%
+268.03
Kurs
HKD/IDR 1,852
USD/IDR 14,400
Emas
823,703 / gram

Polemik Rencana Pajak Sembako, DPR Tegaskan Belum Terima RUU KUP

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Jum'at, 11 Juni 2021 22:14 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sampai saat ini lembaganya belum menerima draft Revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
MNC Media

IDXChannel - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa sampai saat ini lembaganya belum menerima draft Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Diketahui, dalam draft yang beredar di masyarakat di dalamnya memuat wacana perluasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako hingga pendidikan.

Dasco mengaku belum mengetahui kebenaran tentang draft yang menjadi polemik belakangan ini masyarakat. Sebab, kata dia, setiap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah, khususnya berkaitan dengan masyarakat luas wajib dikonsultasikan kepada DPR.

"(Tapi) sampai hari ini belum sampai ke meja pimpinan (DPR)," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/6/2021).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, apabila di meja pimpinan DPR saja draf tersebut belum sampai, begitu pun dengan di komisi terkait. Oleh karena itu, ia menampik kabar RUU tersebut sudah masuk dalam pembahasan.

"Sehingga hal kemudian berkembang di masyarakat di medsos itu juga bisa membingungkan masyarakat karena hal itu belum ada bahannya," ujar dia.

Seperti diketahui polemik ini bermula dari rencana pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok dan juga barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD