Muhammad Refi Sandi
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer daerah alias Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta. Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup selama satu jam di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.
Salah satu isu yang dibahas untuk mengatasi pemangkasan dana transfer ke daerah yakni mendorong alternatif pembiayaan nonkonvensional (creative financing). Di antaranya Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah (municipal bond).
Pramono Anung menjelaskan, pemotongan dana tersebut berdampak pada postur APBD DKI Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Oleh karena itu, dia meminta kepada Purbaya untuk menyetujui rencana Jakarta melakukan creative financing yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue (berdebat) terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," katanya usai pertemuan.
Selain itu, Pramono juga meminta izin Purbaya agar BUMD-BUMD Jakarta bisa mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara. Hal ini menyusul penempatan dana pemerintah Rp200 triliun pada bank-bank tersebut.
