Muhammad Refi Sandi
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa membahas pemotongan dana transfer daerah alias Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta. Pertemuan keduanya dilakukan secara tertutup selama satu jam di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025) pagi.
Salah satu isu yang dibahas untuk mengatasi pemangkasan dana transfer ke daerah yakni mendorong alternatif pembiayaan nonkonvensional (creative financing). Di antaranya Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah (municipal bond).
Pramono Anung menjelaskan, pemotongan dana tersebut berdampak pada postur APBD DKI Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. Oleh karena itu, dia meminta kepada Purbaya untuk menyetujui rencana Jakarta melakukan creative financing yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Pemerintah Jakarta sama sekali tidak argue (berdebat) terhadap itu. Kami akan mengikuti dan kami akan menyesuaikan, karena kami tahu pasti langkah yang diambil oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan secara matang, dan kami mengikuti sepenuhnya. Termasuk penyesuaian untuk dana bagi hasil," katanya usai pertemuan.
Selain itu, Pramono juga meminta izin Purbaya agar BUMD-BUMD Jakarta bisa mendapatkan pendanaan dari bank-bank Himbara. Hal ini menyusul penempatan dana pemerintah Rp200 triliun pada bank-bank tersebut.
"Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan oleh Pak Menteri, ke Bank Himbara kami boleh juga memanfaatkan untuk BUMD-BUMD yang ada di Jakarta," katanya.
Terakhir, Pramono juga meminta restu Kemenkeu terkait rencana Bank Jakarta mendirikan kantor pusat di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
"Yang terakhir, hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui dan kami akan segera bangun di SCBD, untuk pusat Bank Jakarta, dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan," katanya.
Sementara itu, Purbaya berkelakar akan memotong kembali anggaran dana bagi hasil ke Jakarta. Kendati demikian, dia memastikan apabila kondisi ekonomi membaik, akan ada evaluasi dan membuka peluang untuk mengembalikan anggaran yang dipangkas.
"Terima kasih kepada Pak Gubernur, yang nggak banyak protes ketika dana bagi hasilnya saya potong banyak tuh hampir Rp20 triliun. Kayaknya masih bisa dipotong lagi," ucap Purbaya sambil tertawa.
"Nah tapi gini, itu kita lakukan karena ada keterbatasan di sisi fiskal, tapi ke depan ketika ekonomi sudah berbalik, ketika pendapatan saya dari pajak dan kegiatan yang meningkat, menjelang pertengahan akhir triwulan pertama tahun depan, pertengahan triwulan kedua tahun 2026, saya akan evaluasi pendapatan saya seperti apa, nanti kalau perkiraannya lebih, saya akan kembalikan lagi ke daerah," katanya.
Sebagai informasi, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dipangkas Rp15 triliun membuat APBD DKI Jakarta 2026 hanya Rp79,06 triliun yang seharusnya Rp95,35 triliun.
(Rahmat Fiansyah)
