AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
0.00
-100%
-17259.00
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Puan Maharani: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Proglegnas 2022

ECONOMICS
Felldy U/Sindo
Selasa, 30 November 2021 19:44 WIB
Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. 
Puan Maharani: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Proglegnas 2022 (FOTO: MNC Media)
Puan Maharani: Revisi UU Cipta Kerja Masuk Proglegnas 2022 (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengungkapkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2022. 

Puan juga menegaskan, DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia berjanji akan menindaklanjuti putusan tersebut.

“DPR berkomitmen akan segera menindaklanjuti putusan MK bersama pemerintah sesuai dengan kewenangan konstitusional DPR,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Terkait perintah putusan MK yang memberi tenggat waktu dua tahun kepada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Cipta Kerja, Puan menuturkan bahwa pihaknya akan mengupayakan hal tersebut akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.

“Perbaikan UU Cipta Kerja perlu dilakukan dengan cepat dan tidak boleh melebihi batas waktu tersebut, agar UU Cipta Kerja tidak menjadi inkonstitusional secara permanen,” ujarnya.

Ketua DPP PDI-Perjuangan itu pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang memberi jaminan keamanan dan kepastian investasi pada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri. Jaminan ini penting karena seluruh substansi dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sepenuhnya tanpa ada satupun pasal yang dibatalkan oleh MK, sampai UU tersebut direvisi.

“Kami berharap jaminan ini akan menjaga kondusivitas iklim investasi dalam negeri yang mulai berangsur pulih setelah hantaman pandemi Covid-19,” pungkasnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD