Binti Mufarida
Tito mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana.
Sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai. Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100 ribu dan 25 ribu potong pakaian.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125 ribu pakaian ini,” ujarnya dalam Sidang Kabinet Penanganan Bencana Sumatera di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
“Saya kira bagus itu. Dan ya, silakan dibebaskan dari PPN, tapi juga diwaspadai (agar) harus diserahkan kepada instansi, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri yang menerima dan bertanggung jawab. Dan harus segera dikirim ke daerah bencana,” ujar Prabowo.
(Dhera Arizona)
