Rohman Wibowo
IDXChannel - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan pemerintah menerapkan kebijakan penerimaan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan menggeser fokus penarikan pajak kepada korporasi besar yang meraup keuntungan berlebih (windfall profit).
Langkah ini direkomendasikan untuk menghindari tekanan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus mengusulkan agar insentif fiskal tetap diberikan secara selektif kepada perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja massal.
Penataan target penerimaan pajak ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Otoritas fiskal didorong memberikan ruang napas bagi pelaku usaha kecil seraya tetap menyalurkan stimulus produktif secara selektif bagi industri.
"Tentu saja bukan ke UMKM ya, kalau dilihat dari kondisi seperti sekarang justru malah insentif diberikan mestinya lebih pada UMKM, melainkan kepada korporasi-korporasi yang sekarang justru mengalami peningkatan keuntungan atau windfall komoditas," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M. Faisal, saat dihubungi, Sabtu (8/8/2026).
Selain reformasi penerimaan, Faisal menegaskan fondasi utama RAPBN 2027 harus tetap diletakkan pada ketahanan fiskal dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah batas aman 3 persen produk domestik bruto (PDB).
Kebijakan restriktif ini sangat mendesak mengingat Indonesia tengah menghadapi tekanan utang warisan masa penanganan pandemi Covid-19 lalu yang membuat beban pokok dan bunga cicilan kini membubung tinggi
Oleh sebab itu, tata kelola fiskal perlu dijalankan secara jauh lebih efisien, kreatif, serta inovatif untuk membendung kebocoran anggaran belanja.
Faisal juga menyarankan agar setiap alokasi belanja negara yang kurang mendesak atau berisiko mengalami ketimpangan manfaat di antara kelompok sosial segera dipangkas demi memprioritaskan masyarakat ekonomi rentan.
Penyusunan pos belanja prioritas juga diharapkan mampu memitigasi tren penurunan daya beli kelompok masyarakat menengah yang mengkhawatirkan. Anggaran pendapatan dan belanja negara dituntut untuk hadir sebagai katalisator utama dalam membuka keran pendapatan baru bagi sektor pekerja riil.
"Penting untuk mengatasi permasalahan ekonomi kelas menengah yang saat ini mengalami penurunan, dengan mengarahkan belanja APBN pada penciptaan lapangan pekerjaan serta sektor yang berkaitan dengan income mereka," kata Faisal.
Sebagai stimulus pendukung, skema pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor prioritas juga perlu diperbarui agar tidak membebani anggaran belanja negara secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah disarankan memaksimalkan instrumen keringanan fiskal non-tunai, seperti pemotongan bea masuk atau tarif pajak tertentu.
"Utamakan untuk non-direct spending incentives pada sektor-sektor ini, baik dalam bentuk potongan pajak, potongan tarif impor, maupun juga subsidi," tutur Faisal.
(NIA DEVIYANA)
