IDXChannel - Gurihnya bisnis batu bara dalam beberapa waktu terakhir membawa ekses negatif berupa maraknya kasus sengketa lahan tambang di berbagai daerah.
Kondisi ini menjadi keprihatinan berbagai pihak lantaran dinilai telah mengganggu iklim investasi nasional yang selama ini telah berjalan baik dan kondusif.
Makin memprihatinkan, sebagian kasus yang ada melibatkan sejumlah nama tokoh publik atau pejabat negara yang dituding terlibat dalam praktik gratifikasi.
Salah satunya adalah dugaan keterlibatan seorang Wakil Menteri, sebagaimana telah telah dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar, KPK harus responsif dalam menindaklanjuti laporan dugaan praktik gratifikasi pejabat negara tersebut.