Saat ini progres pelaksanaan fisik BSPS menunjukkan 91.807 unit berada pada tahap awal pekerjaan, 13.181 unit dalam tahap pelaksanaan lebih dari 30 persen, serta 4.225 unit telah selesai 100 persen. Kementerian PKP juga terus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana melalui pelaporan penggunaan bantuan secara bertahap.
Terkait pembangunan hunian tetap korban terdampak bencana alam di Sumatera, pembangunan mencapai 25.606 unit hingga tahun 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit, sebagai bagian dari percepatan pemulihan kawasan terdampak bencana.
Sementara itu, pada sektor rumah susun, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaporkan pembangunan 22 tower atau 1.035 unit rumah susun dengan realisasi SP2D sebesar Rp177,79 miliar atau 47,69 persen dan progres fisik mencapai 47,62 persen.
Sejumlah proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya, di antaranya Rusun Mahkamah Agung Bekasi, Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, serta Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah mencapai progres fisik 100 persen.
Di sektor pembiayaan, realisasi KUR Perumahan hingga akhir Juli 2026 telah mencapai Rp22,11 triliun atau 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sisi permintaan (demand) yang mencapai hampir 80 persen dari target, menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan sektor perumahan.
Kementerian PKP, kata Didyk, membidik penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak. Selain itu, juga sebagai upaya memperkuat pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus mendukung keberhasilan Program tiga Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
(Dhera Arizona)