Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan menyampaikan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga Mei 2025 mencapai Rp694,2 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja pemerintah pusat mencapai angka tersebut karena pada Mei 2025 terjadi percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
"Mungkin bulan-bulan lalu saya menyampaikan ada bulan-bulan di mana terjadi percepatan belanja perlindungan sosial atau bansos, jadi setiap bulan gerak APBN itu amat tergantung pada jenis belanja," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Untuk belanja dari K/L mencapai Rp325,7 triliun atau 28,1 persen dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal.
Di dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai yang sudah dibelanjakan Rp123,9 triliun atau 5,3 persen, belanja Bansos sebesar Rp48,8 triliun, belanja modal sebesar Rp55,6 triliun, dan belanja barang Rp97,4 triliun.
Kemudian, alokasi gaji ke-13 bagi ASN Pusat dan Daerah sebesar Rp49,4 triliun atau sudah terealisasi Rp32,8 triliun.
Sedangkan Belanja Non K/L Rp127,9 triliun, artinya 6,3 persen dari pagu. Ini didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.
Kemudian di dalam belanja non K/L sebesar Rp368,5 triliun, terdapat manfaat pensiun sebesar Rp82,7 triliun, dan subsidi & kompensasi sebesar Rp66,1 triliun yang dibayarkan serta disalurkan secara on track.
Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,9 triliun.
(Dhera Arizona)
