AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Redam Lonjakan Harga Minyak Goreng, TPID Diminta Bicara ke Produsen

ECONOMICS
Wahyudi Aulia Siregar
Selasa, 30 November 2021 18:53 WIB
BI meminta agar TPID segera berkoordinasi dengan para produsen minyak goreng. Langkah ini diperlukan untuk dapat meredam kenaikan harga minyak goreng.
Redam Lonjakan Harga Minyak Goreng, TPID Diminta Bicara ke Produsen (FOTO: MNC Media)
Redam Lonjakan Harga Minyak Goreng, TPID Diminta Bicara ke Produsen (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) khususnya di Sumatera Utara (Sumut) untuk segera berkoordinasi dengan para produsen minyak goreng. Langkah ini diperlukan untuk dapat meredam kenaikan harga minyak goreng yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo, mengatakan berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga komoditas pangan strategis di Sumut terpantau masih relatif stabil. Adapun fluktuasi harga yang terjadi masih dalam batas kewajaran, kecuali untuk minyak goreng yang hingga hari ini masih menunjukan tren kenaikan secara konsisten.

"Arah kebijakan dan rekomendasi nasional yang juga telah dilakukan oleh TPID Provinsi adalah berkordinasi dengan produsen minyak goreng. Kegiatan serupa kiranya dapat diperluas oleh TPID Kabupaten dan Kota se- Sumatera Utara khususnya sebagai persiapan menyambut hari besar keagamaan nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2022,” kata Soekowardojo dalam Rapat Koordinasi Provinsi (Rakorprov) Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) se-Sumatera Utara yang digelar di Adi Mulya Hotel Medan, Selasa (30/11/2021).

Menurut Soeko, belum kuatnya permintaan di berbagai wilayah menyebabkan realisasi inflasi terkini masih relatif rendah. Termasuk di Sumatera Utara dan mayoritas daerah secara nasional terjaga di batas bawah target inflasi nasional.

“Momentum HBKN Natal dan Tahun Baru 2022 diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong daya beli masyarakat dan pencapaian inflasi pada sasaran nasional,” sebut Soeko.

Soeko melanjutkan, memperkuat produksi pangan antar waktu dan antar daerah menjadi salah satu solusi alternatif untuk mendukung pengendalian inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi komponen volatile food. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan ekosistem usaha Pertanian dan optimalisasi penggunaan sistem informasi.

Soeko menyebutkan, berdasarkan historis, perkembangan inflasi Sumut dalam 2 tahun terakhir selama masa pandemi Covid-19 relatif terjaga dan cenderung di bawah sasaran inflasi nasional. Komponen inti inflasi relatif juga lebih rendah dibanding kondisi normal pada tahun-tahun sebelum terjadinya pandemi disamping komponen volatile food yang relatif terjaga.

“Kondisi ini memerlukan peran aktif Pemerintah untuk melakukan program-program untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah berbagai keterbatasan mobilitas dan aktivitas ekonomi, khususnya melalui percepatan realisasi belanja. Data Ditjen Bina Keuangan Daerah, realisasi belanja Sumut mencapai 70,87 persen per 19 Nov 2021,” kata Soeko.

Secara umum kata Soeko, kelompok bahan makanan masih terus menjadi faktor pendorong utama fluktuasi inflasi/deflasi di Sumatera Utara khususnya komoditas cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, minyak goreng, dan bawang merah.

“Untuk itu penguatan strategi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif (4K) oleh TPID menjadi faktor penting untuk menjaga ketersediaan pasokan dalam jumlah yang optimal sepanjang waktu demi menjaga stabilitas harga bahan pangan,” tegasnya.

Kemudian, perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) dan pemanfaatan teknologi pertanian juga menjadi suatu alternatif pilihan, selain penguatan sinergi dan kelembagaan dengan turut menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam upaya stabilisasi harga pangan.

“Pelaksanaan pasar murah bersama produsen yang kini berlangsung di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumut sebagai upaya stabilisasi minyak goreng,” ucap Soeko.

Secara tahunan lanjut Soeko, inflasi tahunan Sumut terkini tercatat lebih rendah dari rerata 3 tahun terakhir sebesar 2,09 persen (yoy). Andil inflasi bahan makanan terpantau relatif stabil dan masih dalam rentang sasaran nasional.

Adapun penurunan tekanan inflasi didorong oleh penurunan yang terjadi pada komoditas cabai merah, emas perhiasan, dan bawang merah. Di sisi lain tingginya harga migor menjadi faktor penahan penurunan laju inflasi lebih dalam.

“Tren kenaikan CPO global yang masih berlanjut menjadi pemicu utama kenaikan harga minyak goreng,” ungkap Soeko seraya menambahkan secara umum tingkat inflasi Sumatera Utara pada 2021 diperkirakan masih berada pada rentang sasaran nasional 3 persen±1 persen dengan potensi bias bawah. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD