Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menilai rencana pelarangan dan pembatasan (lartas) kedelai tidak strategis dan mengabaikan kepentingan konsumen.
Pemerintah, ungkap Aditya, perlu memikirkan beban berat yang akan ditanggung konsumen dengan memberlakukan lartas impor kedelai.
"Banyak UMKM dan pedagang kecil yang membutuhkan kedelai sebagai bahan baku. Lalu banyak konsumen rumah tangga yang kebutuhan proteinnya didominasi oleh kedelai karena harganya yang terjangkau,” terang Aditya, Minggu (27/3/2022).
Aditya memaparkan, produksi kedelai di Indonesia terus menurun. Hal ini terlihat dari data USDA yang menunjukkan produksi kedelai di Indonesia dalam rentang waktu 2016-2020 mengalami penurunan dari 565 ribu ton pada 2016, 540 ribu ton pada 2017, 520 ribu ton pada 2018, 480 ribu ton pada 2019, dan 475 ribu ton pada 2020 (USDA, 2021). Jumlah ini hanya berkontribusi pada sekitar 20 persen kebutuhan nasional.
"Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan impor kedelai untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan tersebut. Belum lagi soal kualitas yang belum mampu dipenuhi kedelai domestik,” tambahnya.
Selain permasalahan produksi, lanjut Aditya, kualitas merupakan salah satu permasalahan komoditas yang satu ini, di mana kedelai domestik cenderung memiliki ukuran yang kecil dan tidak seragam sehingga memiliki kekurangan dalam pembuatan tempe.
