RI Butuh Visi Jangka Panjang untuk Akomodir Permintaan CPO
IDXChannel - Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) dan produk turunannya yang berujung pada pelarangan ekspor total mencerminkan pemerintah belum memiliki visi yang jelas terhadap perdagangan komoditas tersebut.
Menurutnya, pelarangan sementara ekspor CPO hanyalah kebijakan reaktif untuk merespons kenaikan harga minyak goreng.
“Indonesia membutuhkan kebijakan dan visi jangka panjang yang mampu mengakomodir dinamika permintaan CPO domestik dan global yang diperkirakan akan terus meningkat. Visi ini perlu menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan minyak goreng, biodiesel, dan oleokimia serta peran Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO ke pasar global," tegas Felippa di Jakarta, Jumat (13/5/2022).
Felippa menyebut, pelarangan ekspor berdampak luar biasa pada reputasi Indonesia di dunia internasional. Selain itu, mebijakan yang reaktif dan berubah-ubah tanpa mempertimbangkan komitmen perdagangan yang sudah disepakati sebelumnya, dapat melemahkan sentimen kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai mitra dagangnya.
"Misalnya saja, sebelum ada pelarangan ekspor CPO dan produk turunannya, Indonesia juga melarang ekspor batu bara. Kebijakan ini berdampak pada harga komoditas-komoditas tersebut di pasar internasional dan berdampak pada industri pengguna bahan baku tersebut," terangnya.
Lebih lanjut, Felippa mengemukakan, kebijakan pelarangan ekspor juga tidak menguntungkan pasar domestik karena membanjirnya komoditas belum tentu dapat terserap dengan baik. Akibatnya harga Tandan Buah Sawit (TBS) terpantau turun signifikan dan merugikan petani.
Di samping itu, larangan ekspor CPO sementara ini juga memunculkan ketidakpastian yang berdampak pada persepsi atas iklim investasi di Indonesia. Padahal pemerintah sendiri kini tengah mengalakkan berbagai upaya untuk membuat pasar Indonesia menarik untuk investor, salah satunya lewat UU Cipta Kerja.
Oleh sebab itu, Felippa meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan ini, serta mulai memikirkan strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang meningkat secara berkelanjutan. (TYO)
