Michelle Natalia
IDXChannel - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani, mengingatkan bahwa Indonesia kini terancam defisit pangan seiring berkembangnya status Indonesia dari semula lower middle-income country menjadi upper middle-income country.
"Kita perlu terus melakukan perubahan struktural, menciptakan tenaga kerja terampil, inovasi teknologi yang ramah lingkungan dan efisien, serta iklim usaha yang kondusif. Dengan jalan ini kita patut optimis menuju high-income country," ujar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 di Jakarta, Selasa(16/8/2022).
Dalam menuju high-income country tersebut, menurut Puan, maka postur kemakmuran ekonomi harus berubah agar kemakmuran ekonomi dirasakan oleh segenap rakyat di seluruh tanah air.
"Meskipun ketimpangan ekonomi, atau gini rasio kita menunjukkan kecenderungan menurun, namun piramida ekonomi kita menunjukkan kesenjangan. Tren urbanisasi yang makin berkembang ke depan harus kita mitigasi sejak dini. Kita terus mengalami degradasi tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun," tutur Puan.
Dijelaskan Puan, alih fungsi lahan pertanian dan produktivitas tanaman pangan rakyat saat ini tidak cukup berkembang untuk menopang kemandirian pangan.
"Risiko kita mengalami defisit pangan akan jauh lebih besar," ungkap Puan.
Dalam kondisi tersebut, Puan menyebut suplai pangan yang sebagian bertumpu pada impor bakal membawa kerentanan yang serius. Risiko atas pasokan yang berakibat pada kelangkaan stok dan kenaikan harga, serta risiko gejolak kurs mewajibkan Indonesia membayar lebih mahal.
"Supply stock pangan dan energi dunia akibat konflik geopolitik global harus menjadi pelajaran serius kita dalam meningkatkan kemandirian pangan dan ketahanan energy nasional," papar Puan.
Perlahan, dia menyebutkan bahwa Indonesia harus mulai mengurangi kecanduan ekspor komoditas.
"Diperlukan penguatan kebijakan investasi yang diarahkan pada menguatnya industri nasional dalam mengelola nilai tambah komoditas ekspor," tegas Puan. (TSA)
