AALI
12250
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
3000
ACES
975
ACST
157
ACST-R
0
ADES
5950
ADHI
685
ADMF
8100
ADMG
179
ADRO
3200
AGAR
330
AGII
2000
AGRO
930
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1005
AKSI
280
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
290
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
543.27
1.51%
+8.07
IHSG
6914.14
1.07%
+73.37
LQ45
1015.93
1.33%
+13.36
HSI
20112.10
-1.75%
-357.96
N225
26748.14
-0.94%
-253.38
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,358 / gram

Rugikan Rp84,9 Miliar, Terdakwa Investasi Bodong Riau Bisa Dijerat UU Perbankan

ECONOMICS
Banda Haruddin/Kontri
Selasa, 25 Januari 2022 06:20 WIB
Terdakwa pelaku investasi bodong di Riau menurut saksi ahli bisa dijerat UU Perbankan.
Rugikan Rp84,9 Miliar, Terdakwa Investasi Bodong Riau Bisa Dijerat UU Perbankan(Dok.MNC Media)
Rugikan Rp84,9 Miliar, Terdakwa Investasi Bodong Riau Bisa Dijerat UU Perbankan(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Kasus dugaan investasi bodong dengan terdakwa para bos Fikasa Group menghadirkan saksi ahli dari bank dan ahli pidana korporasi. Para ahli menilai terdakwa Agung Salim Cs yang menipu para korban dengan total kerugian Rp 84,9 miliar bisa dijerat dengan undang undang Perbankan.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Ahli Hukum Pidana, Profesor Agus Surono mengatakan pengumpulan atau menghimpun dana dari masyakrakat oleh korporasi harus seizin pemerintah dalam hal ini adalah OJK (Otorita Jasa Keuangan). Jika tidak, maka itu perusahaan dan pengurus melanggar Undang Undang Perbankan. 

"Di dalam Pasal 46 Ayat 1 Undang-undang Perbankan intinya adalah tidak adanya izin dalam menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat dari Otoritas Jasa Keuangan. Dimana OJK ini lah yang memberi atau tidak memberi izin. Sehingga jika ada subjek hukum pidana korporasi tidak izin dari otorita berwenang, maka norma Pasal 46 Ayat 1 telah dilanggar," ucap Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila Senin (24/1/2022) di PN Pekanbaru.

Dalam kasus investasi bodong di Pekanbaru yang digelar dari sore hingga malam, lima terdakwa yakni bos Fikasa Group  yakni Agung Salim, Bakti Salim, Cristian Salim, Elly Salim dan Maryani menghimpun dana sebanyak 10 orang. Modusnya, dengan menawarkan produk investasi 'promissory notes' atau mirip seperti deposito. Mereka mengiming imingi korban dengan bunga cukup tinggi yakni 9-12 persen pertahun. Ini cukup tinggi dibanding dengan bunga bank, 5 persen.

Untuk menghimpun dana dari mayarakat dengan sistem berjangka, PT Fikasa Group memakai beberapa anak perusahaan yakni PT Tiara Global dan PT Wahana Bersama Nusantara. Peruhaan itu ada yang bergerak dalam bidang properti dan air minum dan juga perhotelan. Di Pekanbaru, mereka mulai menghimpun dana dengan produk promissory notes (surat utang) sejak tahun 2016. Namun sejak tahun 2020 tidak ada pembayaran alias macet. Para nasabah di Pekanbaru berusaha meminta pertanggungjawaban Fikasa Group. Namun tidak ada kejelasan termasuk permintaan pengembalian modal nasabah. Di Pekanbaru ada 10 nasabah tertipu dengan total kerugian Rp 84,9 miliar. Belakangan para nasabah melaporkan kasus ini ke Mabes Pori.

Prof, Agus mengatakan bahwa jika terjadi permasalah dalam perhimpunan dana maka korporasi dan pengurus bisa dijerat dengan hukum. Berdasarkan tafsir Pasal 46 Ayat 1 itu menghimpun dana dari masyarakat, karena dengan diterbitkannya promissory note dana dana dari masyarakat bisa keluar. Pasal 46 Ayat 1 yang dipersoalkan dari perkara ini adalah berkaitan tidak adanya izin mengimpun dana dari masyarakat. Saya memaknainya Pasal 46 Ayat 1 termasuk juga didalamnya adalah dengan cara menerbitkan promissory notes. Untuk yang bertanggungjawab, korporasi berbuat pengurus bertanggungjawab dan pengurus berbuat, pengurus bertanggungjawab. ," ucap Agus juga Guru Besar di Universitas Al Azhar itu.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD