Jokowi sendiri menikai tingginya potensi energi panas bumi untuk dijadikan energi terbarukan, jika diperlukan dibentuk BUMN khusus yang mengelola sumber energi itu. Pernyataan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Holding BUMN Geothermal yang tengah di godok Menteri BUMN Erick Thohir.
Bahkan, pemerintah Jokowi punya visi 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang akan jatuh pada tahun 2045 mendatang. Pada momentum itu, pemerintah menargetkan pemanfaatan EBT sebesar 9.000.
"Potensi kita 23 giga, ini ekuifalen, namun ini dikonversikan, dari 23 potensi tadi bagaimana kita bisa merealisasikan, ini penting sekali, tidak mungkin peran swasta bisa masuk dan privatisasi bisa melaksanakan ini tanpa adanya insentif, tutur Riki.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengutarakan, cost develompmen harus diuraikan pemerintah, mana bagian yang harus dipenetrasi pemerintah. Kondisi biaya pengembangan itulah menjadi penghambat industri hulu (Ulupstream) di Indonesia.
"Masalah utamanya adalah mungkin cost develompmen, ini harus kita uraikan, mana-mana yang bisa pemerintah penetrasi di situ sehingga bisa membuat cost develompment, upstream panas bumi bisa kompetitif lagi," tutur dia