Felldy Utama
Di sisi lain, Tito juga mendorong setiap pemerintah daerah untuk bisa melakukan terobosan-terobosan salam rangka mendapatkan pendapatan bagi daerahnya, tanpa memberatkan rakyat.
"Ada yang bisa melakukan itu contohnya Walikota Pekanbaru di tahun sebelumnya PAD mereka Rp800 miliar, dengan mempermudah apa namanya tuh pembayaran pajak dan retribusi sistemnya dia permudah dan melakukan sosialisasi, itu bisa mendapatkan PAD Rp1,2 triliun, dapat tambahan Rp400 miliar. Kan otomatis dia akan lebih mudah untuk untuk membayar pegawai maupun buat program-program lain," tuturnya.
Oleh karena itu, kata dia, bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan, Kemendagri akan melihat terlebih dahulu apakah sudah melakukan efisiensi dan berupaya menambah PAD di daerahnya atau belum.
"Kalau seandainya sudah dilakukan dua-duanya, mungkin perlu ada top up dari dari pemerintah pusat misalnya DBH, Dana Bagi Hasil yang mungkin belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan ya kita kita usulkan kepada kementerian keuangan untuk dibayarkan ke daerah itu supaya mereka bisa membayar pegawainya," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
