Taufan Sukma/IDX Channel
Dalam hal ini, Suparji menegaskan ketidaksepakatannya terhadap praktik kriminalisasi yang diduga dilakukan oknum penyidik kepolisian.
"Kriminalisasi tidak boleh terjadi pada siapapun, kriminalisasi tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Untuk menguji dugaan kriminalisasi tadi itu juga kembali kepada mekanisme hukum, kembali pada prosedur yang ada. Kalau memang perkara perdata selesaikan melalui mekanisme perdata, dan kemudian kalau ada unsur pidananya ada mekanisme pidananya," tegas Suparji.
Sementara, Dosen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, M. Fatahillah Akbar, menambahkan bahwa kemunculan dugaan kriminalisasi dapat dijadikan bukti bahwa masih adanya tumpang tindih antara sanksi pidana dan administrasi, yang dikenal dengan Una Via Principle, yang merupakan pengembangan dari dari ne bis in idem.
"Di mana seharusnya tidak ada sanksi administrasi atau pidana dilakukan secara bersama-sama, harus ada batasannya, apakah ini dikenakan sanksi pidana atau administratif," ujar Akbar.
Akbar pun mempertanyakan apakah sudah ada sanksi dari pemerintah mengenai pelaporan tersebut. Sebab, menurutnya dalam kontek UU Pertambangan masuknya Administrative Penal Law jadi diselesaikan dengan cara Primum Remedium.
