sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Sidang Tahunan 2024, Bamsoet Soroti Impor Pangan hingga Ketimpangan Digital

Economics editor Nia Deviyana
16/08/2024 10:23 WIB
Dalam pidato pembukaannya, Bamsort menyoroti sejulah isu mulai dari ketahanan pangan hingga ketimpangan digital.
Sidang Tahunan MPR 2024, Bamsoet Soroti Impor Pangan hingga Ketimpangan Digital. Foto: MNC Media.
Sidang Tahunan MPR 2024, Bamsoet Soroti Impor Pangan hingga Ketimpangan Digital. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka Sidang Tahunan MPR RI 2024 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024.

Dalam pidato pembukaannya, Bamsort menyoroti sejulah isu mulai dari ketahanan pangan hingga ketimpangan digital.

Bamsoet mengatakan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," kata dia, Jumat (16/8/2024).

Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, Bamsoet menilai RI perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan, bukan sekedar "ketahanan pangan" yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri.

Selain itu, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. 

Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur.

"Ketahanan keamanan siber di Indonesia juga masih perlu peningkatan. Ini terkait juga dengan kasus peretasan data nasional, yang mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum," kata dia.

Indonesia, menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-5 di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

"Kita telah sama-sama mengetahui, dunia sudah memasuki era internet of military things / internet of battle-field things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat," kata dia.

Untuk itu, menurut Bamsort, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. 

"Angkatan siber Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," kata dia.

Ini penting, mengingat posisi Geopolitik Indonesia sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris: Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya, dan di sisi lain, juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement