Shifa Nurhaliza Putri
IDXChannel – Cara lapor harta kekayaan pejabat perlu Anda pahami agar tidak salah menggunakan laporan kekayaan tersebut. Laporan harta kekayaan pejabat negara atau yang biasa disebut dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pejabat publik di Indonesia.
Tujuan utama dari LHKPN adalah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara. Proses pelaporan ini memiliki mekanisme dan aturan yang jelas yang harus dipatuhi.
LHKPN adalah laporan yang berisi daftar seluruh harta kekayaan pejabat negara, mulai dari properti, kendaraan, rekening bank, hingga investasi. Laporan ini disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya mencegah praktik korupsi dan memperkuat integritas aparatur negara.
Tujuan dari LHKPN
1. Mencegah korupsi
Dengan adanya laporan harta kekayaan, diharapkan bisa menjadi salah satu alat untuk mengidentifikasi adanya ketidakberesan atau kekayaan yang tidak wajar.
2. Meningkatkan transparansi
Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana seorang pejabat atau penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya.
3. Memperkuat akuntabilitas
LHKPN juga berfungsi untuk memastikan bahwa pejabat negara bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan yang dimilikinya.
Langkah-langkah Lapor Harta Kekayaan Pejabat
Mengutip berbagai sumber, berikut adalah Langkah-langkah Lapor Harta Kekayaan Pejabat yang perlu Anda pahami:
1. Mendaftar Akun di Sistem LHKPN
Langkah pertama dalam melaporkan harta kekayaan adalah dengan membuat akun di Sistem LHKPN KPK. Proses pendaftaran ini dilakukan secara online melalui situs resmi KPK (https://elhkpn.kpk.go.id).
- Isi data pribadi: Pejabat yang akan melaporkan kekayaannya wajib mengisi data pribadi dengan lengkap.
- Pilih jenis laporan: Ada dua jenis laporan yang bisa dipilih, yaitu LHKPN pertama (untuk pejabat yang baru pertama kali melaporkan) dan LHKPN berkala (untuk pejabat yang sudah pernah melaporkan sebelumnya).
2. Mengisi Formulir LHKPN
Setelah berhasil membuat akun, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir laporan. Dalam formulir ini, pejabat negara wajib mencantumkan berbagai jenis harta kekayaan yang dimiliki, antara lain:
- Harta bergerak: Mobil, motor, barang elektronik, dan lain-lain.
- Harta tidak bergerak: Tanah dan bangunan.
- Aset lain: Saham, obligasi, atau investasi lainnya.
- Kewajiban: Jika ada utang yang dimiliki, utang tersebut juga wajib dilaporkan.
- Sumber pendapatan: Gaji, honorarium, atau pendapatan lainnya yang diterima pejabat.
