Fariza Rizki
3. Menkeu minta DPR hentikan penuntutan pidana
Dia menambahkan, dukungan DPR untuk menguatkan administrasi perpajakan. Hal ini untuk menghentikan penuntutan pidana, namun melakukan pembayaran dalam bentuk sanksi administrasi.
"Jadi fokusnya lebih pada revenue dan kerja sama dalam mitra- mitra dalam penagihan perpajakan kuta. Dalam reform ini tujuannya bukan hanya mengcollect (kumpulkan) namun menuju pada sustainability APBN ke depan," katanya.
4. Kemenkeu lakukan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 24 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pun dihentikan operasinya.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, pekerjaan rumah (PR) tambahan bagi pegawai pajak, salah satunya penambahan kantor pelayanan pajak (KPP). Hal ini dilakukan dalam mendongkrak penerimaan pajak.
"Penambahan KPP yang baru ini 18 ditambah 20 (menjadi) 38 berarti KPP madya di dalam struktur penerimaan pajak kita akan bertanggungjawab untuk penerimaan sebesar 33,79%," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Senin (24/5/2021).
