Iqbal Dwi Purnama
"Seharusnya itu tidak boleh, karena pemerintah seperti mau melarikan diri dari tanggung jawab. Dia tidak sanggup lagi menanggung Pelni dan ASDP," ujar Wahyono saat ditemui usai acara Konferensi Pers Awal Tahun The National Maritime Institute (Namarin) di Jakarta, Rabu (7/1/2025).
Sejak awal, kata dia, negara memang berkewajiban hadir melalui subsidi karena layanan tersebut bertujuan membuka akses transportasi hingga wilayah terpencil, bukan semata mengejar profit. Apalagi, Indonesia juga sebagai negara kepulauan yang perlu dihubungkan lewat transportasi kapal laut.
Lebih lanjut, Wahyono menjelaskan, secara model bisnis dan kompetensi inti, Pelni, ASDP, dan Pelindo berada pada spektrum usaha yang berbeda. Pelni dan ASDP fokus pada angkutan penumpang dan penyeberangan yang sangat bergantung pada penugasan negara, sementara Pelindo bergerak di sektor kepelabuhanan dengan basis pendapatan utama dari jasa logistik dan terminal peti kemas yang relatif stabil dan menguntungkan.
"Memang tidak bisa digabung, memang beda ilmu. tidak boleh seharusnya digabung. Karena pemerintah mengalami kesulitan untuk mengembangkan kelanjutan keberlangsungan angkutan laut khususnya Pelni," kata dia.
