AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Soal Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim, KemenPUPR: Anggarannya Saja Belum Ada

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Selasa, 25 Januari 2022 08:31 WIB
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyatakan hingga saat ini belum ada program pembangunan di IKN.
Soal Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim, KemenPUPR: Anggarannya Saja Belum Ada (Dok.MNC Media)
Soal Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim, KemenPUPR: Anggarannya Saja Belum Ada (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan hingga ekonomi yang saat ini terpusat di pulau Jawa.

Meski demikian Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyatakan hingga saat ini belum ada program pembangunan di IKN. Namun yang ada hanya program-program Kementerian PUPR yang sudah dirancang sebelum adanya IKN.

"Belum, anggarannya saja belum ada, yang kita lakukan sekarang adalah program regular yang sifatnya sudah masuk rencana sebelum IKN," ujar Jubir Kementerian PUPR di Kantornya, Senin (24/1/2022).

Seperti misalnya bendungan Sepaku Semoi yang kebetulan tepatnya berada di wilayah sekitar IKN. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air balik di Balikpapan dan sekitarnya. Selain itu bendungan tersebut juga memang sudah masuk kedalam program PUPR untuk membangun 61 bendungan sepanjang 2015 hingga 2024 mendatang.

Sedangkan untuk program spesifik untuk membangun IKN Nusantara sampai saat ini belum ada. Sedangkan untuk perencanaan menurut Endra kementerian PUPR sudah memiliki.

"Kalau yang untuk IKN nya kan kita belum, kita harus DPR dulu, ketua otoritanya juga belum ditunjuk, kita juga belum tahu seperti apa, mungkin nanti ada yang APBN, ada yang Investasi atau KPBU, nanti akan diumumkan," sambung Endra. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD