Wahyudi Aulia Siregar
IDXChannel – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) telah menerbitkan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL). Menariknya, rancangan tersebut mengutamakan energi hijau sepanjang sejarah dan telah diselaraskan dengan Rencana Usaha Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut penyusunan RUPTL tersebut telah mengedepankan upaya memitigasi perubahan iklim. Tercermin dalam RUPTL terbaru, penambahan pembangkit baru di Indonesia pada tahun 2040 diperkirakan mencapai 80 Gw yang mayoritas akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Menurut Darmawan, pembangkit listrik baru pada tahun tersebut sebesar 75% menggunakan EBT dan 25 % sisanya berbasis pada gas. Hal ini sejalan dengan peta jalan transisi energi guna mencapai Net Zero emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
”Ini adalah tantangan besar. Hari ini, saya harus memberitahu semuanya, bahwa bumi sedang memanas dan kita perlu mengurangi emisi gas rumah kaca dan PLN berkomitmen penuh untuk melakukan hal tersebut,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2024).
Pada awal Maret 2024, Darmawan mengatakan pembangkit EBT yang akan dibangun di antaranya pembangkit listrik berbasis hidro dan geotermal sebesar 30 GW hingga 2040. Selain itu, dilakukan juga penambahan kapasitas pembangkit berbasis angin dan solar atau energi surya sebesar 28 GW.
"Potensi pembangkitnya ada di Sumatera Utara, Aceh, tapi demand-nya ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu jarak transmisinya 3.500 km. Itu hanya backbone-nya. Kalau ditarik lagi, kecil-kecil itu total transmisinya 47.000 km. Kalau mau keliling bumi saja 42.500 km," urainya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa, dalam merealisasikan pembangunan yang masif itu dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama itu mencakup strategi, teknologi, inovasi, hingga pendanaan.
Terkait pendanaan, lanjut Daemawan, dari kebutuhan dana Rp 2.300 triliun itu direncanakan akan melibatkan swasta sebesar 60 persen dan PLN 40 persen. "PLN hanya 40 persen, itu pun dari porsi PLN tersebut masih bisa dikerjasamakan sama swasta," jelasnya.
(FRI)
