AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Sri Mulyani Akan Pakai Dana PEN untuk Bangun Ibu Kota, DPR: Itu Melanggar UU

ECONOMICS
Michelle Natalia
Rabu, 19 Januari 2022 15:03 WIB
Komisi XI DPR RI keberatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk pembangunan ibu kota baru.
Komisi XI DPR RI keberatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. (Foto: MNC Media)
Komisi XI DPR RI keberatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Komisi XI DPR RI keberatan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan kalau pemerintah memaksakan diri menggunakan dana itu, mereka bisa melanggar UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Pasalnya, dalam Pasal 11 beleid itu, dijelaskan bahwa Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dan sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

"Jadi saya ingatkan Ibu jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan uu yang kita buat. Kriteria mana IKN itu masuk dalam pasal ini?" ujar Marwan dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (19/1/2022).

Dia mengatakan bahwa IKNDPR tidak masuk dalam kriteria melindungi dan meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai dampak dari pandemi covid-19. Sehingga, tidak seharusnya anggaran PEN dipakai untuk pembangunan IKN.

"IKN itu sesuatu yang baru, yang tidak berdampak apa-apa. Dia hanya kebun dan hutan saja yang mau kita bangun. Jadi saya ingatkan Bu Menteri dan kawan-kawan di Komisi XI agar tidak melanggar UU yang sudah kita buat dan setujui bersama," tegasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD