Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Work from home (WFH) menjadi tren global setelah pandemi Covid-19 menghantam dunia.
Dalam acara CEO Banking Forum, Senin (9/1/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal anak muda yang enggan untuk bekerja di kantor.
Sri Mulyani menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungannya ke kantor Bloomberg di Amerika Serikat (AS) tahun lalu.
"Waktu saya di Amerika, ketemu sama Bloomberg, saya tidak mengerti kenapa anak-anak muda sekarang itu tidak suka pergi ke kantor," ujar Sri Mulyani.
Tiga tahun setelah pandemi Covid-19 dapat dikendalikan dan adanya vaksinasi booster, kondisi ekonomi serta sosialisasi masyarakat kembali berjalan.
Kondisi ini mendorong perkantoran untuk kembali menerapkan kebijakan Work From Office (WFO). Namun, wacana WFO ini kembali menuai pro-kontra. Utamanya menyoal kondisi perlambatan ekonomi global yang menjadi faktor masyarakat enggan mengeluarkan biaya lebih untuk perjalanan.
Mengingat saat ini dunia dibayangi dengan inflasi yang tinggi, terutama di negara maju, masyarakat lalu meminta adanya kenaikan upah karena cost yang dikeluarkan lebih tinggi dibanding saat WFH.
"Jadi, kalau kamu ingin saya keluar rumah, saya harus dibayar lebih tinggi. Itu yang memicu inflasi dari sisi wage [upah]. Upah harus dinaikkan untuk menarik orang keluar dari kandangnya," jelas Sri Mulyani.
Petisi Dukung WFH
Di lain pihak, belakangan ini beredar petisi online berjudul Kembalikan WFH sebab Jalanan Lebih Macet, Polusi, dan Bikin Tidak Produktif.
Petisi tersebut diunggah Riwaty Sidabutar di situs Change.org. Hingga Selasa (10/01), jumlah tanda tangan yang terkumpul dalam petisi tersebut mencapai 22.647 orang.
Dalam petisinya, Riwaty meminta pemerintah memberlakukan kebijakan kerja fleksibel yang membolehkan karyawan WFH.
Masalahnya, dia merasa sistem bekerja di kantor kurang efektif. Ia menyebut, dua tahun bisa kerja dari rumah, ketika harus ke kantor lagi rasanya malah bikin tambah stres.
“Saya, misalnya, harus menempuh 20 kilometer buat ke kantor. Belum lagi kalau hujan. Bisa-bisa saya terjebak kemacetan lama sekali," kata Riwaty dalam petisinya.
Menurut Riwaty, WFO juga belum tentu membuat lebih produktif. Karena lamanya perjalanan, membuat orang lebih mudah lelah, dan hasil pekerjaan tidak sebagus ketika WFH.
“Oleh karena itu, saya ingin meminta agar aturan wajib WFO 100% dikaji kembali. Sebagai pekerja, ada baiknya jika kita juga diberikan pilihan untuk dapat kerja dari rumah. Beberapa negara, seperti Belanda sudah melakukannya. Saya yakin, Indonesia juga bisa,” katanya dalam situs Change.org.
Bikin Produktif Pekerja, Boncos buat Okupansi Gedung
Faktanya, dalam laporan survei Ipsos Return to The Workplace 2021 Global Survey, mayoritas responden global atau sebanyak 66% setuju karyawan sebaiknya dapat memilih jadwal WFO atau WFH secara fleksibel, meskipun pandemi sudah berakhir.
Mayoritas responden global atau sebanyak 64% juga merasa dirinya bekerja lebih produktif jika bisa WFO atau WFH dengan bebas.
Survei Ipsos melibatkan sekitar 12.500 karyawan yang tersebar di 29 negara. Survei digelar secara online selama periode Mei-Juni 2021.
Sementara Forbes mencatat, transisi besar-besaran ke mode kerja jarak jauh atau WFH pada umumnya berhasil. Menurut Forbes, penelitian menunjukkan bahwa produktivitas meningkat selama pandemi.
Adapun penelitian dari Centre for Economics and Business Research (CEBR) menemukan, potensi keuntungan ekonomi dari budaya kerja yang fleksibel di AS mencapai sekitar USD2,36 triliun, dan peningkatan PDB yang diharapkan akan lebih dari 10%.
Meski telah banyak riset yang mengatakan WFH atau bekerja dari mana saja dapat memberikan dampak yang baik bagi produktivitas, tetapi belum semua elemen masyarakat setuju akan gagasan ini.
Utamanya para pemberi kerja dan pemerintah yang terkesan melimpahkan segala bentuk kebijakan kembali kepada pengusaha.
Terlihat dari respons PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, yang menyerahkan pada masing-masing perusahaan.
Sebab, saat ini kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pun telah dicabut seiring mulai melandainya kasus Covid-19.
"Kan PPKM sudah dicabut. Tidak ada (aturan rinci soal WFH). Himbauan saja (ketika cuaca ekstrem melanda)," kata Heru kepada awak media di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).
Heru pun menyerahkan kebijakan WFH atau bekerja dari rumah ke masing-masing perkantoran. Terutama ketika Jakarta dikepung banjir seperti yang terjadi Rabu (4/1/2023) kemarin.
Memang, dari kebijakan WFH, yang paling akan kena dampak adalah dari sisi okupansi perkantoran.
Pada 2022, lembaga konsultan property Colliers International Indonesia menemukan tingkat hunian atau okupansi perkantoran pada kuartal I 2022 mengalami penurunan secara drastis.
Secara rinci, penurunan okupansi perkantoran di kawasan Central Business District (CBD) terjadi sebesar 3% secara kuartalan menjadi 75,3%. Sedangkan okupansi di kawasan non-CBD mengalami penurunan 3,9% secara kuartalan dan berada pada tingkat yang sama dengan CBD, yakni 75,3%.
Adapun tarif sewa dasar dalam mata uang rupiah turun 1,4% secara kuartalan (QoQ) pada Kuartal II 2022, menjadi Rp170.600 per m2 per bulan, atau menurun 7,7% secara tahunan (YoY).
Sementara sewa dalam dolar AS menjadi USD11,42 per meter persegi per bulan, atau turun 5,2% (QoQ) atau minus 10,2% (YoY).
Meskipun telah memasuki fase pelonggaran PPKM, akan tetapi tingkat okupansi gedung masih relatif rendah. Kondisi ini membuat pasar sewa ruang perkantoran di Jakarta tetap berada di bawah tekanan.
Jika WFH secara penuh diterapkan, kekhawatiran pengusaha di sektor penyedia lokasi perkantoran bisa terancam. Namun, bukan tidak mungkin jika work from anywhere (WFA) bisa menjadi solusi untuk menjembatani keresahan antara karyawan dan pengusaha. (ADF)
