Ada juga Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun yang telah menampung berbagai catatan dari Panja dan juga dari berbagai fraksi, termasuk penggajian P3K daerah, kenaikan gaji pokok ASN daerah, dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
“Serta mendukung program nasional untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan ekstrem juga stunting," tambah Sri.
Selain itu, Sri menyebut DPR menyepakati belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RAPBN 2024. Ini terutama untuk mendanai program-program nasional yang penting.
Beberapa di antaranya Pemilu 2024, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN pusat dan TNI Polri sebesar 8%, dan penggunaan produk-produk dalam negeri di dalam pelaksanaan belanja K/L serta bantuan sosial yang harus makin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah.
"Untuk indikator sasaran pembangunan, kami mencermati catatan dari Panja maupun fraksi dan kita akan terus bersama-sama dengan seluruh K/L dan pemda untuk meningkatkan efektivitas kehadiran APBN di dalam mencapai sasaran pembangunan, dari mulai tingkat kemiskinan, termasuk tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai tukar petani (NTP), dan nilai tukar nelayan," kata Sri.
(FRI)