Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, buka suara terkait subsidi dan kompensasi BBM pada RUU APBN 2024. Terlebih lagi harga minyak tengah melambung tinggi.
Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.176,7 triliun untuk RAPBN 2024. Sri menjelaskan anggaran tersebut telah memperhitungkan pemberian subsidi dan kompensasi BBM.
“Terutama dikaitkan dengan daya beli masyarakat dan hari ini kita mendengar dari Panja ada kenaikan untuk anggaran subsidi kompensasi karena adanya perubahan harga minyak di dalam asumsi," ungkap Sri dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Contohnya seperti harga minyak yang hari ini untuk Brent telah mencapai USD95 per barel, naik 11% dalam 3 minggu. "Ini menggarisbawahi bahwa kita menyusun RUU APBN 2024 di dalam situasi ekonomi dan bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak selalu mudah bisa kita proyeksikan," sambung Sri.
Dia menegaskan bahwa perlu bagi semua pihak terlibat untuk terus melihat perkembangan dari harga minyak ini yang akan mempengaruhi besaran belanja non K/L dari sisi subsidi dan kompensasi.
Dalam subsidi, juga termasuk subsidi untuk petani terutama pupuk, subsidi UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang cukup signifikan bagi dunia usaha.
Di sisi lain, Sri menjelaskan anggaran belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) juga termasuk dalam pembayaran pensiun yang mengalami kenaikan 12% untuk mengikuti perubahan dari biaya hidup selama 3 tahun ini. Kenaikan anggaran pensiun diperlukan karena selama Covid-19 tidak ada perubahan manfaat.
Ada juga Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun yang telah menampung berbagai catatan dari Panja dan juga dari berbagai fraksi, termasuk penggajian P3K daerah, kenaikan gaji pokok ASN daerah, dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
“Serta mendukung program nasional untuk mengurangi dan menghilangkan kemiskinan ekstrem juga stunting," tambah Sri.
Selain itu, Sri menyebut DPR menyepakati belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.090,8 triliun dalam RAPBN 2024. Ini terutama untuk mendanai program-program nasional yang penting.
Beberapa di antaranya Pemilu 2024, penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), akselerasi transformasi ekonomi, kenaikan gaji ASN pusat dan TNI Polri sebesar 8%, dan penggunaan produk-produk dalam negeri di dalam pelaksanaan belanja K/L serta bantuan sosial yang harus makin tepat sasaran dan adaptif sebagai bentuk inklusivitas dan kehadiran pemerintah.
"Untuk indikator sasaran pembangunan, kami mencermati catatan dari Panja maupun fraksi dan kita akan terus bersama-sama dengan seluruh K/L dan pemda untuk meningkatkan efektivitas kehadiran APBN di dalam mencapai sasaran pembangunan, dari mulai tingkat kemiskinan, termasuk tingkat kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai tukar petani (NTP), dan nilai tukar nelayan," kata Sri.
(FRI)
