Namun, anggaran negara hanya mampu memenuhi 40 persen dari dana yang dibutuhkan tersebut. Sehingga diperlukan kontribusi dari pihak swasta untuk turut membantu pendanaan proyek infrastruktur.
“Kita menghadapi kesenjangan pembiayaan. Ini akan membutuhkan pendanaan sektor swasta dan juga dukungan dari banyak partner dan juga permintaan untuk menciptakan mekanisme pendanaan inovatif,” lanjutnya.
Secara rinci, Sri Mulyani menyebut dari 40 persen anggaran yang bisa dipenuhi pemerintah, sebesar 22 persen atau USD143,84 miliar berasal dari pemerintah pusat. Kemudian 17 persen lainnya berasal dari pemerintah daerah dengan nominal USD106,31 miliar.
(Febrina Ratna Iskana)