Nia Deviyana
IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkapkan arah kebijakan ekonomi nasional untuk 2026 berfokus pada penguatan ketahanan dan percepatan transformasi.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 akan didorong melalui kolaborasi antara pembiayaan APBN dan optimalisasi berbagai mesin ekonomi baru, termasuk ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga pengembangan hilirisasi industri.
"Jadi APBN 2026 akan hadir sebagai pendongkrak pertumbuhan, memicu efek berlipat perekonomian melalui 8 program prioritas dalam APBN 2026, yakni bidang pendidikan, pertahanan, ketahanan energi, MBG, kesehatan, koperasi dan UMKM, ketahanan pangan, dan akselerasi investasi," kata Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah sekaligus Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam diskusi daring, Kamis (11/12/2025).
Sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru, pemerintah juga memperkuat agenda ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan pembangunan infrastruktur pendukung.
"Untuk komitmen pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP), terdapat peningkatan menjadi USD21,4 miliar untuk mendorong terwujudnya transisi energi yang adil," kata dia.
Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti PLTS, bioenergi B40/B50, serta pembangunan tujuh proyek waste-to-energy yang akan mulai konstruksi pada awal 2026.
Pemerintah juga menargetkan pembangunan Green Super Grid dengan jaringan transmisi 70.000 km serta pengembangan proyek Carbo Capture and Storage (CCS/CCUS) senilai USD15 miliar, guna memastikan supply energi bersih yang andal dan membuka peluang investasi dalam ekonomi rendah karbon.
Terkait ekonomi digital, pemerintah mendorong akselerasi melalui perluasan layanan keuangan digital, penguatan talenta, dan peningkatan daya saing industri.
Pemanfaatan QRIS kini telah menjangkau 57 juta konsumen dan 39 juta UMKM, dengan target mencapai 60 juta pengguna aktif pada 2026.
Di sisi SDM, berbagai program seperti Digital Talent Scholarship, AI Talent Factory, dan Hub ID akan diperluas untuk mencetak talenta digital yang kompetitif.
Selanjutnya, Pemerintah juga terus memperkuat agenda hilirisasi industri, salah satunya dengan meningkatkan nilai tambah nasional dan mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
Lonjakan ekspor nikel yang meningkat dari USD3,3 miliar pada 2017 menjadi USD33,9 miliar pada 2024 menunjukkan keberhasilan transformasi industri yang signifikan.
"Sejalan dengan itu, realisasi investasi pada Kuartal III-2025 mencapai Rp431,4 triliun, atau tumbuh 58,1 persen (yoy), mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor hilirisasi," kata dia.
Berbagai upaya peningkatan mesin pertumbuhan baru juga tersebut juga didukung dengan perluasan integrasi ekonomi Indonesia dengan pasar global melalui percepatan berbagai perjanjian perdagangan dan kemitraan strategis.
Melalui Indonesia–Canada CEPA, lebih dari 90 persen pos tarif memperoleh preferensi yang membuka peluang peningkatan ekspor hingga USD11,8 miliar.
Sementara itu, Indonesia–EU CEPA juga memberikan akses tarif 0 persen bagi 90,4 persen produk Indonesia ke pasar Uni Eropa.
"Di sisi lain, proses aksesi Indonesia ke OECD dan eksplorasi kerja sama dalam CPTPP menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global," kata Haryo.
(NIA DEVIYANA)
