Tulus juga menilai konsolidasi BUMN pada sektor strategis merupakan kebijakan yang dapat diterapkan selama tetap memperhatikan kepentingan publik. Menurutnya, untuk sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, keberadaan BUMN dengan skala besar dapat menjadi instrumen negara dalam menjaga keterjangkauan tarif, ketersediaan layanan, dan keandalan infrastruktur.
Namun demikian, dia menekankan pentingnya memastikan efisiensi yang dicapai tidak justru meningkatkan beban masyarakat.
“Aspek yang harus dimitigasi adalah efisiensi biaya produksi dari BUMN tersebut, sehingga publik tidak harus menanggung biaya yang tidak seharusnya dibebankan. Dalam jangka menengah, transformasi ini seharusnya dapat mendorong penurunan biaya logistik yang kemudian berdampak pada masyarakat sebagai pengguna akhir,” ucap Tulus.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa kehadiran Danantara menjadi momentum perubahan paradigma pengelolaan BUMN.
“BUMN didorong untuk semakin kompetitif melalui inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar mengandalkan status sebagai perusahaan negara,” kata Dony.