Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk kembali menambah nilai subsidi yang bakal diberikan kepada masyarakat yang mau mengkonversi motor konvensionalnya menjadi motor listrik.
Ide penambahan muncul seiring dengan masih belum maksimalnya upaya konversi motor listrik di masyarakat, meski pemerintah sebelumnya telah menyediakan subsidi hingga Rp7 juta per motor konversi.
Upaya penambahan subidi ini juga sekaligus menjadi langkah terbaru dari pemerintah dalam menggenjot implementasi program Net Zero Emission (NZE) yang ditarget bakal tercapai pada 2060 mendatang.
Sebelumnya, sejumlah upaya implementasi juga telah digenjot oleh pemerintah. Termasuk di antaranya upaya melakukan pensiun dini atas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang selama ini masih berbahan bakar batu bara.
Atas beragam upaya tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta agar pemerintah tidak gelap mata dan gegabah dalam mengejar target NZE 2060 tersebut.
Pun, Mulyanto juga mengingatkan agar pemerintah tidak begitu saja mau didikte oleh tekanan pihak asing yang getol mengkampanyekan penerapan NZE tersebut, terlebih sampai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara boros dan minim perhitungan.
Kritik tersebut disampaikan Mulyanto, didasarkan pada begitu banyaknya program pemerintah dalam mengejar target NZE tersebut, yang memiliki dampak strategis.
Seperti, misalnya, upaya pensiun dini PLTU dengan menggunakan dana APBN, subsidi pembelian kendaraan listrik baru, pemberian keringanan TKDN untuk impor komponen barang/mesin terkait pembangkit EBET, atau juga liberalisasi transmisi listrik PLN melalui skema power wheeling.
"(Beragam program) Ini harus dievaluasi sungguh-sungguh, karena bisa jadi ujung-ujungnya dapat merugikan masyarakat dan kepentingan nasional," ujar Mulyanto, dalam keterangan resminya.
Menurut Mulyanto, implementasi NZE di Inggris saja dilakukan dengan bertahap. Ketika kesulitan mendapatkan gas dari Rusia, mereka tetap mendahulukan kepentingan nasional mereka, yaitu dengan menghidupkan kembali pembangkit listrik batu bara.
"Jadi jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini," tutur Mulyanto.
Terkait implementasi NZE ini, Mulyanto menjelaskan, pemerintah harus menyusun program yang kreatif, sehingga jangan asal jalan pintas saja.
"Proposal PLN untuk mereduksi emisi karbon PLTU melalui skema pengurangan capacity factor (CF), misalnya. Ini lebih realistis dari sisi pendanaan, ketimbang program pensiun dini PLTU yang menggunakan dana APBN," ungkap Mulyanto.
Mulyanto juga meminta Pemerintah jangan memboroskan dana APBN di saat keuangan negara sedang kembang-kempis, baik untuk suntik mati PLTU ataupun subsidi kendaraan listrik.
Sebab yang berkepentingan terhadap program NZE ini bukan hanya Indonesia, tetapi negara-negara lain. Biaya transisi energi ini semestinya ditanggung bersama.
"Masak kita harus merogoh kocek sendiri dari APBN untuk program yang bersifat global seperti ini?" keluh Mulyanto.
Mulyanto mengaku khawatir kalau pendekatan seperti ini berlanjut APBN kita akan jebol, pembiayaan sektor lain terbengkalai.
"Ujung-ujungnya tarif listrik naik dan masyarakat lagi yang dirugikan," pungkas Mulyanto. (TSA)
