AALI
12150
ABBA
188
ABDA
6250
ABMM
3000
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
5800
ADHI
695
ADMF
8050
ADMG
179
ADRO
3110
AGAR
330
AGII
1985
AGRO
915
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
935
AKRA
1010
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
294
ALMI
294
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.01
-0.42%
-2.26
IHSG
6879.56
-0.5%
-34.58
LQ45
1012.35
-0.35%
-3.58
HSI
20079.32
-0.16%
-32.78
N225
26713.08
-0.13%
-35.06
NYSE
15290.38
1.69%
+254.51
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
876,842 / gram

Tak Ingin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Din Syamsudin Bakal Gugat UU IKN ke MK

ECONOMICS
Muhammad Farhan
Kamis, 20 Januari 2022 15:50 WIB
Mantan Ketua PP Muhammadiyah, M. Sirajuddin Syamsudin berencana mengajukan gugatan Uji Materil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.
Tak Ingin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Din Syamsudin Bakal Gugat UU IKN ke MK (FOTO: MNC Media)
Tak Ingin Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Din Syamsudin Bakal Gugat UU IKN ke MK (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Sirajuddin Syamsudin berencana mengajukan gugatan Uji Materil Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan bakal diajukan pasca UU IKN ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terkait kapan gugatan UU IKN dilayangkan ke MK, Din Syamsuddin akan melakukannya saat ditandatangani oleh Presiden. "(Digugat) Kalau sudah di-UU-kan atau ditandatangani oleh presiden," tegasnya saat dihubungi oleh MNC Portal pada Kamis (20/1/2022). 

Landasan gugatannya ke MK, menurut Din bahwa urgensi pengesahan UU IKN tersebut tidak ada urgensinya sama sekali. Din mengulas bahwa kondisi pandemi yang menyengsarakan rakyat serta kondisi pemerintah didera hutang tinggi melemahkan pentingnya IKN. 

"Jika demi itu (IKN) aset negara di Ibukota Jakarta dijual serta akan merusak lingkungan hidup dan menguntungkan kaum oligarki, maka pemindahan ibukota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak", tuturnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (18/1/2022), yang bernama IKN Nusantara. Sejumlah kementerian dan lembaga negara akan berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim) secara bertahap, berikut dengan aparatur sipil negaranya (ASN). 

IKN nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala otorita. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD