IDXChannel - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengungkapkan pihaknya tengah menyiapkan ekosistem kelembagaan bagi koperasi, yang sejak 1992 tidak terurus dengan baik.
Menurutnya, berbeda dengan perbankan yang ekosistemnya sudah lengkap sejak krisis moneter 1998. Tetapi tidak dengan koperasi.
"Seharusnya, pemerintah lebih mengurusi koperasi, karena ini menyangkut urusan orang-orang kecil," ucap Teten dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Bidang Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan Tahun 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (29/5/2023).
Menteri Teten mengakui belakangan ini banyak bermunculan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah alias gagal bayar. Hal itu menurut Teten disebabkan karena kelemahan dalam UU Perkoperasian tahun 1992 terkait pengawasan koperasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pengawas Koperasi.
"Sementara koperasinya sudah menjadi besar, sudah tidak memadai lagi menggunakan pola pengawasan seperti itu," ujarnya.
Sehingga, Teten tidak menampik fakta yang menyebutkan banyaknya pelaku kejahatan di sektor keuangan karena pengawasan di koperasi sangat lemah.
"Banyak koperasi bermasalah yang background-nya didirikan para pebisnis. Ini menjadi bisnis uang. Bukan lagi mendirikan KSP untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan pembiayaan atau modal kerja," kata MenKopUKM.
Ke depan, lanjut Teten, dalam waktu bersamaan, akan mengembangkan koperasi-koperasi di sektor riil. Misalnya, di sektor industri kelapa sawit yang sekarang masih dikuasai industri besar. Padahal, sekitar 41,2 persen lahan sawit yang ada merupakan milik petani sawit mandiri atau perorangan.
"Untuk itu, kita sudah membuat kebijakan afirmasi di mana koperasi-koperasi sawit yang memiliki lahan per 1000 hektare bisa membangun pabrik CPO dan minyak makan merah yang jauh lebih sehat. Bukan minyak goreng," terangnya.
Dengan begitu, para petani sawit tidak akan lagi bergantung pada industri besar dalam menjual tandan buah segar (TBS).
"Tapi, bisa membuat hilirisasi sampai membuat minyak makan. Sehingga, kesejahteraan petani akan jauh lebih baik," tutur Teten.
Dia menambahkan, dampak positif lainnya, harga minyak goreng tidak bisa lagi dipermainkan, karena masyarakat punya banyak pilihan.
"Yang jelas, harga minyak makan merah akan jauh lebih murah. Karena, teknologi produksinya jauh lebih sederhana, hingga konsep pabrik terintegrasi antara pabrik, kebun, dan market," kata dia.