Agung Bakti Sarasa
Selama ini, lanjut Hening, masyarakat umumnya mengenal pengelolaan penerimaan pendapatan yang dilaksanakan oleh Bapenda Jabar hanya berasal dari PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Namun, kata Hening, selain PKB yang proporsi bagi hasilnya ke kabupaten/kota 30 persen dan provinsi 70 persen, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
"Selain PKB dan BBNKB, ada jenis pajak lain yang dikelola provinsi, yaitu PBBKB," sebut Hening.
Adapun objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yakni semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor dimana pajaknya dipungut dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
"Objek pajaknya adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor, seperti pertamax, premium, solar dan sejenisnya, sedangkan subjeknya adalah konsumen bahan bakar. Pemungutan pajak dilakukan oleh penyedia bahan bakar sebagai wajib pungut. Untuk Jawa Barat, tarif pajaknya ditetapkan sebesar lima persen," jelasnya.
Di samping itu, lanjut Hening, Pemprov Jabar pun masih mengenakan pungutan PBBKB per sektor pengguna, yaitu sektor industri dipungut 17,17 persen, sektor pertambangan perkebunan dan kehutanan 90 persen, dan transportasi dan kontraktor jalan 100 persen.
"Dalam upaya peningkatan penerimaan PBBKB yang proporsi bagi hasilnya 30 persen ke provinsi dan 70 persen ke kabupaten/kota, diperlukan peran daerah yang optimal supaya dapat meningkatkan bagi hasil. Selain itu, peran aktif daerah sekaligus untuk mendukung upaya penertiban peredaran BBM subsidi yang dijual ke sektor industri," kata Hening.
