AALI
12250
ABBA
190
ABDA
0
ABMM
3000
ACES
975
ACST
157
ACST-R
0
ADES
5950
ADHI
685
ADMF
8100
ADMG
179
ADRO
3200
AGAR
330
AGII
2000
AGRO
930
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1005
AKSI
280
ALDO
905
ALKA
294
ALMI
290
ALTO
208
Market Watch
Last updated : 2022/05/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
543.27
1.51%
+8.07
IHSG
6914.14
1.07%
+73.37
LQ45
1015.93
1.33%
+13.36
HSI
20112.10
-1.75%
-357.96
N225
26748.14
-0.94%
-253.38
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,358 / gram

Tanggapi Kritik DPR, Sri Mulyani: Kalau PEN Tidak Boleh ke IKN Ya Enggak Apa-apa

ECONOMICS
Michelle Natalia
Rabu, 19 Januari 2022 15:13 WIB
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, langsung memberikan jawaban tegas usai mendapatkan penolakan dari DPR terkait dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Tanggapi Kritik DPR, Sri Mulyani: Kalau PEN Tidak Boleh ke IKN Ya Enggak Apa-apa. (Foto: MNC Media)
Tanggapi Kritik DPR, Sri Mulyani: Kalau PEN Tidak Boleh ke IKN Ya Enggak Apa-apa. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, langsung memberikan jawaban tegas usai mendapatkan penolakan dari DPR terkait dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengatakan keberatannya jika Menteri Keuangan menggunakan dana PEN sejumlah Rp178,3 triliun untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tak keberatan jika anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tak jadi digunakan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN). Terlebih jika penggunaannya dianggap menyalahi aturan perundang-undangan.

"Kalau PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN ya enggak apa-apa juga. PEN tetap saja kita pakai pos yang ada di Kementerian PUPR sekitar Rp110 triliun," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada Rabu (19/1/2022).

Sri mengklaim rencana menggunakan dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru sudah dilakukan sesuai aturan. Namun, bila itu tetap dinilai menyalahi aturan, maka alokasi pembangunan bisa diambil dari pos Kementerian PUPR.

Dia pun menekankan bahwa pihaknya akan tetap akuntabel dalam membelanjakan uang negara.

"Kalau kita akan melakukan beberapa realokasi seperti refocusing pasti ada alasannya dan ada dasarnya. Tapi kita bisa saja lihat dari sisi landasan hukumnya yang dianggap harusnya konsisten saya juga tidak ada masalah," jelasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD