AALI
10225
ABBA
474
ABDA
0
ABMM
1650
ACES
1405
ACST
262
ACST-R
0
ADES
2540
ADHI
1095
ADMF
7875
ADMG
240
ADRO
1765
AGAR
344
AGII
1530
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
214
AHAP
64
AIMS
505
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
900
AKRA
4650
AKSI
570
ALDO
755
ALKA
246
ALMI
240
ALTO
294
Market Watch
Last updated : 2021/10/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.30
0.5%
+2.54
IHSG
6656.94
0.47%
+31.24
LQ45
965.04
0.39%
+3.72
HSI
26038.27
-0.36%
-93.76
N225
29106.01
1.77%
+505.60
NYSE
17169.07
0.27%
+46.83
Kurs
HKD/IDR 1,818
USD/IDR 14,150
Emas
818,997 / gram

Target Netral Karbon di 2060, Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Dekarbonisasi Sektor Energi

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Selasa, 21 September 2021 22:08 WIB
Untuk kejar target netral karbon Indonesia di 2060, pemerintah tengah menggodok paket kebijakan dekarbonisasi sektor energi
Target Netral Karbon di 2060, Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Dekarbonisasi Sektor Energi(Dok.MNC Media)

IDXChannel– Demi mencapai target netral karbon Indonesia di 2060, pemerintah tengah menggodok paket kebijakan dekarbonisasi sektor energi. Hal tersebut membutuhkan strategi yang jelas untuk mewujudkan transisi energi yang berjalan secara mulus dan berkeadilan.

Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas menuturkan bahwa terdapat beberapa strategi yang disiapkan untuk merealisasikan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Di antaranya, pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, dan pengembangan industri hijau.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada tiga hal penting dalam mewujudkan transisi energi yakni komitmen politik (political will), basis hukum yang kuat, dan strategi yang komprehensif.

“Komitmen politik sudah didapatkan, strategi yang baik sudah dituangkan yang terdapat pada RPJMN untuk bertransformasi menuju energi hijau, sementara dasar hukum yang kuat sudah disiapkan melalui RUU EBT,” ungkap Arifin dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021 yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa (21/09/2021).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menjanjikan bahwa RUU Energi Baru Terbarukan (EBT) akan disahkan pada tahun 2021.

“Masa energi terbarukan sudah menjadi suatu keharusan. Dalam RUU EBT ada semacam insentif pengembangan EBT dan disinsentif bagi pengembangan energi yang masih menyumbang karbon terbesar,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnel Ibrahim mewanti wanti agar implementasi dekarbonisasi sistem energi perlu memitigasi risiko ekonomi, serta menjaga ketahanan energi nasional, khususnya untuk menjaga harga energi tetap terjangkau.

Selain itu, lanjut dia, menciptakan level playing field antara energi terbarukan dan energi fosil juga diperlukan. Seperti misalnya dengan memanfaatkan instrumen pajak karbon.

Menyinggung pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan netral karbon dengan energi terbarukan yang cenderung tinggi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Febrio N. Kacaribu membandingkan bahwa setidaknya butuh Rp 3500 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030.

“APBN kita hanya 40% dari kebutuhan itu maka jelas ini harus melibatkan pemda, swasta, dan dukungan internasional,” ujarnya.

Mengatasi hal tersebut, Febrio mengungkapkan bahwa pemerintah sudah menyiapkan instrumen keuangan green sukuk (Green Bond) dengan bunga rendah yang direspon baik oleh pasar global. Selain itu, Kementerian Keuangan pun saat ini juga sedang melakukan harmonisasi perpajakan agar selaras dengan prinsip pengurangan emisi karbon.

“Jadi kita butuh mekanisme pasar karbon untuk menghubungkan sektor yang belum net zero emission dengan yang sudah net zero emission,” kata Febrio.

Dia menambahkan, jika mekanisme pasar karbon di Indonesia sudah terbentuk, maka sinyal pajak karbon untuk aktor batubara juga makin kuat. Dengan begitu, Indonesia akan dilirik oleh pasar energi baru global.

Menurutnya, hal ini tentu akan membantu proses pendanaan proyek energi terbarukan di Indonesia, sehingga bisa mempercepat pencapaian target dekarbonisasi Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Kementerian Keuangan Indonesia Dewa Putu Ekayana menyatakan bahwa Indonesia saat ini sudah hampir final untuk rancangan peraturan presiden terkait nilai ekonomi karbon (NEK).

“Aspek fiskal dari NEK bukan sebagai pajak karbon tapi pungutan atas karbon. Perluasan makna tersebut diharapkan tidak hanya mencakup pajak tapi juga instrument lain. Pertimbangan berikutnya adalah keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan sub-nasional. Usul kami dari Kementerian Keuangan bagaimana nantinya financing mechanism tersebut dibayar dengan kredit karbon (carbon credit) atau sertifikat karbon (carbon certificate),” jelas Dewa. 

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD