Iqbal Dwi Purnama
"Kementerian Keuangan dapat mengoptimalkan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan. Ini dalam rangka untuk menutupi kekurangan kita daripada Dirjen Bea Cukai," ujarnya dalam Raker Bersama Pemerintah, OJK, dan BI di Kompleks DPR RI, Kamis (11/6/2026).
Di sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Fauzi menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam (SDA) melalui integrasi sistem digital. Panja sepakat memperkuat sistem SIMBARA untuk memastikan transparansi dan mencegah kebocoran pendapatan dari sektor tambang dan komoditas.
"Penegakan hukum akan kita perketat melalui Automatic Blocking System dalam penagihan piutang PNBP. Kita ingin setiap pemanfaatan kekayaan negara memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat," kata dia.
Terkait pemberian insentif pajak (Tax Holiday/Tax Allowance), Fauzi memberikan catatan tegas. Menurutnya, insentif tidak boleh diberikan secara cuma-cuma tanpa dampak nyata bagi ekonomi nasional.
"Insentif perpajakan ke depan harus memiliki nilai tukar yang terukur. Harus ada transfer teknologi, penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan, penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perlindungan lingkungan hidup. Ini prasyarat mutlak untuk mendukung hilirisasi industri," kata Fauzi.
