Teguh juga menyarankan agar pemerintah segera menyederhanakan perizinan ekspor dan kurangi biaya logistik yang masih tinggi yakni 23 persen dari total PDB. Di sisi lain juga perlu modernisasi pelabuhan dan mempercepat waktu bongkar muat (dwelling time).
Program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) juga disebut sebagai solusi penting dalam menggerakkan sektor UMKM agar mampu menembus pasar ekspor. Pemerintah juga disebutnya perlu memfasilitasi sertifikasi halal, SNI, serta standar internasional untuk mempercepat penetrasi produk lokal ke pasar global.
"Penguatan penetrasi di pasar domestik untuk produk dari bidang perangkat, jaringan, hingga platform yg bisa memenuhi kebutuhan 280 juta masyarakat Indonesia," ujarnya.
Lebih lanjut, Teguh mengingatkan, penurunan tarif hanya membuka peluang, namun tanpa strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia bisa kalah bersaing dengan negara lain yang juga sedang menegosiasikan tarif dagang.
"Kolaborasi lintas sektor dan reformasi struktural adalah kunci agar ekspor elektronik Indonesia benar-benar melonjak," kata Teguh.
(Dhera Arizona)